Banyuasin, SIKAP Indonesia – Ketua Dewan Kehormatan Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kabupaten Banyuasin, Novarizal, menyayangkan jawaban Ketua Tim Caretaker BPD HIPMI Sumsel atas Polemik pergantian ketua umum terpilih BPC HIPMI Kabupaten Banyuasin, Periadi melalui Musyawarah Cabang yang digelar oleh pengurus Caretaker BPD HIPMI Sumsel secara mendadak pada 7 November 2020 lalu.
Pernyataan Ketua tim caretaker BPD HIPMI Sumsel, Kemas Alfarizi Arsyad, yang mengatakan bahwa Ketua umum HIPMI Banyuasin terpilih sebelumnya Periadi dianulir karena tidak mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA) HIPMI, dan cacat hukum karena tidak adanya penyerahan bendera pataka HIPMI dari dari ketua umum yang lama kepada pimpinan sidang, menurut Novarizal menunjukan bahwa adanya unsur pemaksaan dari tim caretaker untuk mengangkangi AD ART HIPMI.
“Di BPC HIPMI Banyuasin sudah ada hasil Muscab yang jelas dan sesuai AD ART. Kok karena tidak ada penyerahan pataka dari ketua lama, Muscab-nya bisa dianulir dan dianggap batal” tegas Novarizal sembari menyesalkan tindakan dan pernyataan Ketua Tim Caretaker HIPMI Sumsel.
Menurutnya, sangat lucu jika penyerahan pataka dijadikan salah satu dasar untuk melakukan Muscab ulang.
“Kalo ketua (BPC HIPMI) yang lama tidak mau datang, apakah tetap salah Muscab tanpa penyerahan Pataka?” tanyanya.
Dijelaskannya, selama 10 tahun dirinya bernaumg di HIPMI, baru kali ini mendengar bahasa alasan Caretaker HIPMI yang tidak sesuai aturan ini.
“Pasal mana didalam aturan HIPMI yang mewajibkan penyerahan pataka HIPMI sebagai syarat sah atau tidak-nya Muscab HIPMI? Apalagi ketua yang lama (Mulyadi) sudah dicaretaker” lanjutnya.
Menurutnya, penyerahan Pataka itu hanya bagian dari tata tertib muscab HIPMI.
“Belum lagi alasan yang membolehkan orang luar kabupaten atau kota BPC HIPMI tersebut. Ini berarti HIPMI tidak berhasil menelorkan kader di daerah masing-masing.
Terus terang saya sangat kecewa dan sedih melihat kejadian ini di tubuh HIPMI ini” jelasnya.
Kedepan, lanjut Novarizal, kalau HIPMI mau lebih maju, jangan masukan unsur politik di dalam tubuh HIPMI. (Tim)
